Jakarta – Pada debat kedua Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) 2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Rudy Mas`ud dan Seno Aji, menyampaikan visi untuk memperbaiki pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi. Rudy mengusulkan penerapan aplikasi bernama “SAKTI” yang dapat diakses langsung melalui ponsel untuk memangkas jalur birokrasi serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kaltim.
Gagasan ini muncul dari pengalaman Rudy saat mendengar kisah-kisah menyedihkan dari warga. Salah satu cerita yang ia bagikan adalah tentang seorang ibu sakit yang meninggal dalam perjalanan panjang dari Kutai Barat ke Samarinda karena harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Selain itu, Rudy juga menyoroti kasus seorang ibu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bingung hendak melaporkan kejadian tersebut ke mana. Dari cerita-cerita ini, ia bertekad untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan mendukung kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin reformasi birokrasi ini dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur. Bukan hanya sekadar jargon pemerintahan,” ujar Rudy dalam debat yang disiarkan pada Minggu (3/11/2024).
Menurut Rudy, reformasi birokrasi yang dijalankan melalui aplikasi SAKTI (Satu Akses untuk Kalimantan Timur), bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat, terutama yang berada di kawasan hutan dan pesisir. Lewat aplikasi ini, warga di 10 kabupaten/kota Kaltim dapat terhubung langsung dengan gubernur, wakil gubernur, serta seluruh pejabat daerah terkait.
Aplikasi SAKTI diharapkan bisa menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan masyarakat. Rudy menjelaskan bahwa dengan fitur-fitur yang ada, warga dapat melaporkan kejadian seperti jalan rusak, kebakaran, banjir, pungutan liar, hingga kasus KDRT dengan hanya satu kali klik.
“Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa melaporkan berbagai masalah dengan cepat. Satu klik saja, dan laporan mereka langsung tersampaikan kepada pemerintah,” tambahnya.
Melalui aplikasi SAKTI, pasangan Rudy Mas`ud-Seno Aji berupaya mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan lebih dekat dengan masyarakat, terutama bagi warga di daerah terpencil dan rentan.(red/lp)