Laporan Kontributor Pangandaran, Padna
, PANGANDARAN –
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, meluruskan pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Susi sempat menyebut kata “bodoh” dalam sebuah rapat dialog berkenaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, di Kantor Samsat Pangandaran.
Menurut Jeje, ucapan tersebut tidak ditujukan kepada institusi Universitas Padjadjaran (Unpad) maupun alumni Unpad secara umum, melainkan kepada satu individu.
Satu individu ini yakni kepada Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad, Profesor Rita, yang hadir dalam pertemuan.
“Ucapan Ibu Susi bukan ditujukan ke kelembagaan, tapi ke personal. Beliau menanggapi pernyataan Ibu Rita yang mengatakan benih bening lobster (BBL) mati sia-sia di laut, lebih baik ditangkap,” ujar Jeje dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp, Kamis (21/8/2025) pagi.
Menurutnya, respons spontan Susi itu merupakan bentuk kegelisahan pribadi sebagai tokoh masyarakat Pangandaran terhadap pernyataan seorang akademisi yang dinilai tidak berpihak pada pelestarian sumber daya laut.
Jeje mengatakan, sejumlah alumni Unpad sempat mempertanyakan pernyataan Susi tersebut dalam pertemuan di Kampus Unpad, Jatinangor, Sumedang, Rabu (20/8/2025).
Dia menegaskan, konteks ucapan Susi bersifat pribadi bukan serangan terhadap kelembagaan.
“Ibu Susi bereaksi spontan. Itu bentuk refleksi kegelisahan beliau,” katanya.
Terkait Susi tidak ikut menghadiri pertemuan di Unpad, Jeje menyebut karena kondisi kesehatannya yang sedang kurang baik.
“Tapi, pertemuan kemarin di Unpad itu inisiatif teman-teman setelah konsultasi dengan saya. Ibu Susi tidak hadir karena sedang sakit,” ucap Jeje.
Sebelumnya, Susi menuding dosen Unpad bodoh karena menyebut bibit lobster akan mati percuma jika tidak ditangkap.
Ungkapan itu yang membuat Susi memilih
walk out
dari rapat dialog penolakan KJA di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, yang digelar di Pangandaran.
“Dia ngomong di rapat, kalau bibit lobster gemes itu tidak ditangkap, nanti juga mati. Saya mau ngamuk, tapi tidak enak karena beliau sudah tua, lebih tua dari saya. Daripada saya marah ke orang tua, apalagi seorang dosen, profesor lagi, ya saya pilih keluar rapat,” ujar Susi kepada sejumlah wartawan di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran, Rabu (13/8/2025) siang.
Menurut Susi, pemikiran tersebut keliru karena setiap makhluk yang mati di laut tetap menjadi bagian dari rantai makanan.
“Tidak ada percuma dalam ekosistem. Kalau mati di laut, ya dimakan makhluk lain. Profesor seperti itu namanya bodoh,” katanya.
Jeje Wiradinata, pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap akademisi itu.
“Ibu Susi kecewa, saya juga kecewa. Seharusnya akademisi menyampaikan pendapat secara lurus dalam konteks apapun,” ucapnya.
Jeje pun mempertanyakan kehadiran profesor dalam forum dialog di Samsat Pangandaran, apakah sebagai akademisi atau konsultan bagi perusahaan yang mengoperasikan KJA.
“Kalau datang sebagai konsultan, ya harus jelas ngomong sebagai konsultan. Kalau sebagai akademisi, harusnya membahas tidak hanya dari sisi perikanan, tapi juga aspek lingkungan, pariwisata, dan tata ruang wilayah,” kata Jeje.
Ketidakjelasan posisi akademisi dan minimnya melibatkan pemerintah daerah dalam proses perizinan KJA menjadi satu sumber polemik di masyarakat pesisir.
Mengenai polemik KJA di Pantai Timur Pangandaran, Susi juga meminta maaf kepada masyarakat Pangandaran, Jawa Barat. Penyebabnya, dia tidak mengikuti perkembangan proyek keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, sejak awal.
Susi mengaku terkejut ketika mengetahui adanya proyek KJA berskala besar di wilayah yang selama ini menjadi pusat wisata air.
“Tidak ada yang memberitahu saya bahwa ada proyek besar seperti ini di Pangandaran. Begitu saya dengar, saya kaget luar biasa. Kok bisa? Heran, tidak habis pikir, ke mana orang Pangandaran?” ujar Susi dalam sambutannya.
Ia menceritakan pada saat dia menjabat sebagai Menteri KKP, rencana pembangunan keramba besar pernah digagas.
Namun Bupati Pangandaran saat itu, Jeje Wiradinata, memutuskan memindahkannya jauh ke tengah laut demi menjaga estetika dan kenyamanan wisata.
“Sedangkan sekarang, keramba justru diletakkan di depan mata, di Pantai Timur. Itu tempat saya main
paddle board
, tempat turis main banana boat,” katanya.
Meski mengaku kecewa, Susi memuji kesadaran masyarakat Pangandaran yang tinggi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah.
Menurutnya, meski tidak melakukan aksi demonstrasi, warga tetap menunjukkan sikap kritis. Susi pun menyinggung perbedaan sikap masyarakat kini dibandingkan era 1970-an.
Ia teringat masa kecilnya saat terjadi pembakaran kapal troll Bagansiapi-api pada 1974 di Pantai Timur Pangandaran.
“Dulu waktu saya kecil, saya termasuk punya dosa sebagai pelakunya, karena disuruh orang tua berenang membawa jeriken berisi minyak tanah dan bensin untuk membakar kapal,” ucap Susi.
Diberitakan sebelumnya, mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menunggu keberanian keberanian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjabut izin KJA di Pantai Timur Pangandaran.
Jeje kini menjabat Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran.
Jeje menilai KJA melanggar berbagai aturan.
Aturan yang ditabrak mulai dari kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah (RTRW), hingga peraturan menteri terkait konservasi laut.
Semua aspek aturan itu sudah ada, tapi dilanggar oleh pihak perusahaan yang memasang KJA.
“Saya juga mempertanyakan kenapa izinnya bisa turun ketika aturan tersebut jelas-jelas dilanggar. Seharusnya sebelum izin terbit ada pengecekan lokasi,” ujar Jeje dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp, Minggu (10/8/2025) siang.
Jeje mengaku tidak ingin berspekulasi terkait siapa pihak yang berada di balik perusahaan pemasang KJA tersebut. Tapi, dia menegaskan akan terus mendorong pencabutan izin.
Saat ini, kata dia, bola panas persoalan tersebut berada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPP) Provinsi Jawa Barat.
“Rekomendasi izin dulu keluar dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut dari 0 sampai 12 mil berada di provinsi, dan KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Jadi, kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya,” katanya.
Menurut Jeje, Dedi memiliki rekam jejak kepedulian lingkungan yang baik.
Ia pun optimistis Dedi Mulyadi akan berpihak kepada masyarakat Pangandaran dan serius menangani persoalan KJA tersebut.
“Kami yakin Pak Gubernur akan konsen terhadap masalah ini dan berpihak kepada masyarakat,” ucap Jeje.
Susi Pudjiastuti juga menyuarakan penolakan keras terhadap keberadaan KJA.
KJA merupakan sistem budi daya ikan yang memanfaatkan jaring sebagai wadah yang diapungkan di atas permukaan air, biasanya di sungai, danau, waduk, atau laut.
Jaring ini biasanya dipasang pada kerangka yang terbuat dari kayu, bambu, atau besi, dan ditambatkan dengan jangkar atau pelampung agar tetap stabil di tempatnya.
Melalui media sosial X, Susi menyoroti dugaan masalah perizinan dan mengajak publik untuk mengungkap siapa saja pihak di balik perusahaan pemilik KJA tersebut.
Polemik ini juga mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meminta adanya evaluasi menyeluruh karena area Pangandaran dikenal sebagai kawasan pariwisata, bukan budidaya.
Tiga perusahaan, yaitu PT Pasifik Bumi Samudera, PT Vietmindo Inter Pasifik, dan Supriadi, disebut Susi sebagai pemilik KJA yang izinnya perlu dipertanyakan.
Melalui akun media sosial X miliknya pada Sabtu (9/8/2025), Susi mengajak publik untuk membantu mengungkap pihak-pihak yang berada di balik perusahaan pemilik KJA itu.
“Kawan-kawan semua, bantu saya buka di sini (Medsos X) siapa saja di belakang perusahaan yang dapat izin KJA di Pantai Timur Pangandaran; dan siapa yang beri izin serta hal lain terkait kenapa izin ini bisa keluar, ayo,” tulis Susi di akunnya dikutip Tribun Jabar, Sabtu (9/8/2025) sore.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mengatakan bahwa izin KJA di pantai Kabupaten Pangandaran perlu dievaluasi.
Dikatakan Dedi, Pangandaran juga sudah sejak lama dikenal sebagai pantai wisata, bukan budidaya ikan.
“Dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi, selaras dengan apa yang saya pikirkan, karena bagi saya area Pangandaran itu sudah basicnya pariwisata, kita hormati itu dan kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain,” ujar Dedi.
Dedi pun menegaskan jika izin KJA yang sudah dikeluarkan, harus dilakukan evaluasi agar tidak terus-menerus menimbulkan polemik.
“Ini pandangan saya dari sisi konservasi, sehingga dalam pandangan saya, sebagai orang yang memahami ekologi menurut saya perlu dievaluasi,” katanya.
PT PBS Siap Dievaluasi
Pimpinan PT Pasifik Bumi Samudera (PBS), Fiar Nafy, menegaskan, pihaknya siap mengikuti evaluasi pemerintah terkait keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran.
Hal itu disampaikannya menyusul berbagai masukan dari sejumlah pihak, termasuk dari Susi Pudjiastuti serta Ketua HNSI Pangandaran Jeje Wiradinata.
“Kami menghormati semua masukan, baik dari Ibu Susi Pudjiastuti, Pak Jeje Wiradinata, maupun pihak lainnya. Jika memang ada aturan yang tumpang tindih, kami siap dievaluasi ulang,” ucap Fiar.
(*)