, BEKASI
— Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan keberadaan tiga sekolah dasar negeri ((SDN) yang terdampak proyek strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, belum juga direlokasi.
Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, alokasi anggaran pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (proyek Tol Japek II Selatan) sudah “sepaket” dengan dana relokasi kawasan sekitar area proyek, termasuk tiga SDN.
Lantaran bertahun-tahun tidak ada kejelasan mengenai nasib ketiga sekolah tersebut, Rieke Diah Pitaloka pun mempertanyakan aliran dana relokasi proyek Tol Japek II Selatan tersebut.
“Pertanyaannya, di mana duitnya untuk relokasi? Proyek sudah jalan dari 2021, sekolah kagak direlokasi,” tegas Rieke.
Tak ayal, Rieke yang merupakan salah satu kader PDIP ini pun menduga ada korupsi dana relokasi tiga SDN di Setu Bekasi tersebut.
Dugaan ini berangkat dari ketiga sekolah, yakni SDN Burangkeng 03, SDN Burangkeng 04, dan SDN Ciledug 03, yang tak kunjung direlokasi meski proyek sudah berlangsung dua tahun.
“Kalau kayak gini ada indikasi kuat korupsi dana relokasi. Saya tidak menuduh, tapi indikasi kuat. Enggak masuk akal saya,” ujar Rieke dalam rapat dengar pendapat (RDP) di SDN Burangkeng 03, Selasa (5/8/2025).
Rieke memohon atensi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah serius terhadap dugaan penyelewengan dana relokasi.
“Presiden Prabowo mohon ada atensi bagi proyek startegis nasional yang anggarannya sudah dikucurkan negara, dengan bukti proyeknya sudah jalan,” ucap dia.
“Di situ ada anggaran relokasi, anggaran perbaikan fasilitas bagi negara yang terdampak, tolong ungkap, usut tuntas, dan tangkap,” tegas Rieke.
Selain itu, Rieke juga meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang untuk memperhatikan nasib ketiga sekolah tersebut.
“Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak KDM akan memberikan dukungan penuh, kita berjuang dengan Gubernur Jawa Barat, dengan Bupati Bekasi,” kata dia.
Tunggu Pemkab sediakan lahannya
Bangunan
Sekolah Dasar Negeri (SDN) Burangkeng 04
, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terhimpit proyek Tol Jakarta- Cikampek IIA Setu-Sukaragam.
Atas hal itu,
Pimpinan Proyek (Pimpro) Japek Selatan Paket IIA
,
Eko Budi Siswandi
mengatakan, bahwa pekerjaan Tol Japek Selatan Paket 2A ini mulai September 2023.
Saat itu proyek masuk belum siap 100 persen untuk kesiapan lahannya.
Akan tetapi, karena ini merupakan proyek strategis nasional (PSN), maka prosesnya dilakukan secara paralel antara kesiapan lahan dan kontruksi.
“Diharapkan saat kontruksi berjalan juga proses lahan bisa selesai. Tapi ketika sampai posisi di Mei 2024 terkait dengan karakteristik khusus ini belum ada perkembangan pada saat itu,” kata
Eko Budi Siswandi
saat ditemui pada Jumat (25/7/2025).
Ia melanjutkan, karena tidak ada perkembangan soal lahan pengganti sekolah itu, pihak proyek berinisiasi mencari langkah-langkah agar tetap dapat progres pekerjaan meskipun lahannya tetap berproses di P2T (Panitia Pengadaan Tanah) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) lahan.
Eko Budi Siswandi menegaskan pihaknya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi agar pekerjaan pembangunan tetap berjalan meskipun sekolahnya belum direlokasi.
“Kami bersurat dengan jaminan K3LL (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan) dan disetujui Pemkab Bekasi,” katanya.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan, pekerjaannya tidak sampai selesai hanya sebatas pondasi, kolom, dan pier.
Pihaknya berupaya meminimalisir dampak saat proses pekerjaan di lokasi tersebut.
Bahkan, proses kontruksinya juga menggunakan bore pile tidak menggunakan paku bumi atau pancang.
“Dan selesai pada November 2024, sehingga setelah itu sampai sekarang tidak ada lagi pekerjaan sampai menunggu selesai proses relokasi sekolah,” katanya.
Eko Budi Siswandi menyebutkan, pihaknya tidak berwenang terkait proses kesiapan lahan untuk relokasi sekolah.
Ia hanya menunggu kesiapan lahan relokasi yang ditentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi serta prosesnya pada P2T dan PPK lahan.
“Kami belum bisa melakukan kalau lahannya belum ada dan belum ada proses pembebasan, yang lama belum dibayar yang baru belum dibayar, jadi kita belum bisa masuk lakukan pembangunan sekolahnya,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) lambat dalam proses relokasi bangunan sekolah terhimpit proyek ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan atau Japek II.
Sebab, rencana relokasi ke tempat baru itu sudah satu tahun lalu. Akan tetapi hingga saat ini belum juga terlaksana.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menjelaskan bahwa pencarian lahan pengganti sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik).
Hal itu berdasarkan hasil rapat tahun lalu.
“Tahun lalu sudah dibahas dan dirapatkan, hasilnya Disdik lah yang mencari lokasi lahan pengganti. Tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari Disdik terkait penilaian lokasi dari tiga lokasi yang telah diusulkan,” kata Chaidir kepada awak media pada Jumat (25/7/2025).
Ia mengaku pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan Dinas Pendidikan agar proses penentuan lahan segera dilakukan. Namun demikian, belum ada tindak lanjut.
“Disdiknya sudah kami ingatkan melalui lisan, karena kasihan sekolah itu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengungkapkan pihaknya masih dalam proses menentukan lokasi lahan pengganti.
“Kami masih menentukan lahan yang akan dibangun sekolah sebagai pengganti,” ujarnya.
Marga selaku pengelola proyek jalan tol.
“Jadi nanti yang bangun itu pihak Jasa Marga,” kata Imam.
Sudah ada dua lokasi
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, menyebutkan bahwa sudah ada dua lokasi lahan yang diajukan untuk relokasi SDN Burangkeng 04.
Menurutnya, Dinas Pendidikan bersama BPKAD dan pihak sekolah akan melakukan survei terhadap dua lahan tersebut untuk menilai kesesuaiannya, mulai dari luas tanah hingga aksesibilitas.
“Kalau memang memenuhi syarat, seperti luas dan akses jalan, maka akan disetujui. Kalau sebelumnya ada bangunan sekolah, maka akan dibangun kembali dengan bangunan baru,” kata Hudaya.
Ia menjelaskan bahwa proses saat ini masih dalam tahap usulan dan belum sampai ke tahap penunjukan lahan definitif.
Relokasi juga harus sesuai dengan nilai bangunan eksisting dan pihak Jasa Marga akan membangun kembali sekolah di lokasi yang ditetapkan.
“Dari pengajuan dua ini, nanti bersama-sama dengan Jasa Marga akan melihat mana yang lebih cocok. Nah, itu nanti dibangunkan lagi kalau ada bangunannya,” tambahnya.
Hudaya menambahkan bahwa proses relokasi turut melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghitung nilai aset sekolah secara independen.
Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pengajuan dua lahan tersebut.
“Menunggu tindak lanjut dari usulan itu,” tuturnya.
Ia menyebut lambatnya proses relokasi disebabkan oleh status kepala sekolah yang masih sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Meski begitu, kondisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN Burangkeng 04 dinilai sudah sangat mendesak dan membuat khawatir para guru serta siswa.
“Saya lihat anak-anaknya sekolah di bawah proyek. Kita coba upayakan, nanti saya coba kabid untuk berkoordinasikan di kendala-kendala yang ada, misalnya terkait kepala sekolahnya masih Plt. Apakah memang tidak bisa sama sekali atau bagaimana bisa sampai jadi lambat,” tandas Hudaya.
(Sumber : Kompas.com/)
Baca berita
lainnya di
Google News
Ikuti saluran
TRIBUN BEKASI
di
WhatsApp
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ”
Rieke Duga Ada Korupsi Dana Relokasi 3 SDN Bekasi yang Terdampak Proyek Tol
.